BRK Kemuning

Loading

Peran Masyarakat dalam Pengawasan Terhadap Instansi Penegak Hukum

Peran Masyarakat dalam Pengawasan Terhadap Instansi Penegak Hukum


Peran masyarakat dalam pengawasan terhadap instansi penegak hukum sangatlah penting untuk menjamin keberlangsungan keadilan di negara ini. Sebagai warga negara yang baik, kita memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam mengawasi kinerja instansi penegak hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut pakar hukum, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, masyarakat memiliki peran yang sangat vital dalam mengawasi instansi penegak hukum. Dalam sebuah wawancara, beliau menyatakan bahwa “tanpa adanya keterlibatan masyarakat, instansi penegak hukum bisa jadi terlalu leluasa dalam bertindak dan berpotensi menyalahgunakan kekuasaan.”

Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam mengawasi instansi penegak hukum adalah dengan memberikan masukan dan kritik terhadap kinerja mereka. Dengan memberikan masukan yang konstruktif, instansi penegak hukum dapat memperbaiki diri dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga dapat melaporkan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh instansi penegak hukum kepada lembaga pengawas hukum yang berwenang. Dengan adanya laporan dari masyarakat, lembaga pengawas hukum dapat melakukan investigasi dan menindaklanjuti kasus tersebut secara tegas.

Peran masyarakat dalam pengawasan terhadap instansi penegak hukum juga mendapat dukungan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Beliau menegaskan bahwa “sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat sangatlah penting untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat.”

Dengan demikian, mari kita jadikan peran masyarakat dalam pengawasan terhadap instansi penegak hukum sebagai bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara. Kita semua berhak untuk hidup dalam sebuah negara yang adil dan berkeadilan, dan hal ini hanya bisa terwujud apabila kita semua ikut serta dalam mengawasi kinerja instansi penegak hukum.